Kontroversi Pelantikan Jokowi-Ahok | Serba Maya

7live - Bandar Bola | Taruhan Bola | Judi Bola Online Terpercaya Agen Bola Terpercaya Master Agen Judi Agen Bola Poker88 Poker Online asiabet7com asdewa Agen Poker Agen Bola Online Agen Bola Online Agen Bola Online Agen Poker Online Agen Bola Online Agen Bola Online Agen Taruhan Bola Agen Bola Terpercaya Agen Poker Capsa Online Poker Online Judi Casino dan Togel Online Indonesia Poker Online
Top Live Score dan Prediksi Online
Agen Bola Agen Bola Agen Poker Indonesia Maxpoker88.com Top Judi Poker Online Domino QQ Ceme Uang Asli Terpercaya Agen Bola Terpercaya Agen Poker Online Agen Poker

Kontroversi Pelantikan Jokowi-Ahok

Poker Online

Pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi)-Basuki T Purnama (Ahok) akan dilangsungkan di Gedung Paripurna DPRD DKI Jakarta hari ini, Senin (15/10/2012) pukul 10.00 WIB.

Pelantikan Jokowi-Ahok

Namun di luar pelantikan Jokowi-Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, sejumlah protes mengalir menyebabkan pelantikan Jokowi-Ahok cukup kontroversial. Mulai dari protes FPI tentang jabatan strategis wakil gubernur Ahok atau penetapan hasil pemilihan kepala daerah oleh KPU DKI Jakarta dinilai salahi aturan.

Mengacu pada SK KPU DKI Jakarta Nomor 32/Kpts/KPU-prov-010/2014 tentang penetapan hasil pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

“SK tersebut menyalahi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 yang berbunyi, keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada MK dalam waktu paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,” kata Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto.

Menurutnya KPU DKI baru bisa menerbitkan SK penetapan pada 3 Oktober. “Batas waktu tiga hari itu tak ubahnya seperti masa idah, tak boleh menikah sebelum lewat masa idahnya. Ini artinya, KPU Provinsi tak boleh menetapkan Gubernur terpilih sebelum masa gugat habis. Sementara SK tersebut diterbitkan sebelum masa waktunya,” ungkapnya.

Tak hanya di Jakarta, isu miring juga terjadi di Solo, tentang dana hibah dan bantuan sosial. Berdasar temuan BPK ada anggaran hibah dan bantuan sosial Kota Solo sebesar Rp13,1 miliar yang belum jelas pengunaannya.

Bahkan Koordinator Investigasi dan Advokasi Uchok Sky Khadafi mengungkapkan ada tiga SKPD di Solo yang belum mempertanggungjawabkan bantuan sosial yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp106 juta, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp768 juta dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangaan dan Aset sebesar Rp945 juta.

Share this post:

Recent Posts